Radius 102

Media Buser Polkrim

Media Buser Polkrim
Membangun Bangsa Melalui Informasi

Berita Terkini

Pererat Sinergi dan Matangkan Persiapan, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Coffee Morning Sambut HUT ke-2 Kemenimipas

Pekanbaru-Media radius102.com Dalam rangka mempererat sinergi dan meningkatkan koordinasi antarpegawai, Lembaga Pemasyarakatan (...

Postingan Populer

Rabu, 18 November 2026

Pererat Sinergi dan Matangkan Persiapan, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Coffee Morning Sambut HUT ke-2 Kemenimipas


Pekanbaru-Media radius102.com Dalam rangka mempererat sinergi dan meningkatkan koordinasi antarpegawai, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai menggelar kegiatan Coffee Morning yang diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan diskusi bersama guna memperkuat kebersamaan serta mematangkan berbagai persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Lapas Narkotika Rumbai ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh jajaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, bertukar pikiran, serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-2 Kemenimipas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Ismadi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran agar mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-2 Kemenimipas dengan sebaik-baiknya. Kalapas menekankan pentingnya kesiapan seluruh petugas, mulai dari kelengkapan administrasi, kesiapan sarana dan prasarana, pengaturan petugas upacara, hingga kedisiplinan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai menunjukkan tanggung jawab, kekompakan, serta memberikan kontribusi maksimal demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan upacara.

Melalui kegiatan *Coffee Morning* ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin solid, koordinasi yang efektif, serta semangat kebersamaan di lingkungan Lapas Narkotika Rumbai. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh jajaran, Lapas Narkotika Rumbai berkomitmen untuk menyambut HUT ke-2 Kemenimipas dengan penuh semangat, profesionalisme, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

       Jurnalis : radius102.com Rohul
        ( I.Marpaung ).

Pastikan Kesiapan Petugas, Satops Patnal Lapas Pasir Pangarayan Lakukan Pengecekan Regu Jaga


Rokan Hulu-Pasir Pangaraian.Media radius102.com Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan pengecekan kesiapan petugas regu jaga pada Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan internal terhadap jajaran pengamanan guna memastikan seluruh petugas siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan dilakukan terhadap kesiapan petugas, kelengkapan administrasi pengamanan berupa buku jurnal dan laporan Komandan Jaga, serta pemeriksaan sarana dan perlengkapan pengamanan, seperti alat komunikasi Handy Talky (HT) dan kunci blok hunian.

Selain memastikan kelengkapan administrasi dan sarana pendukung, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh perlengkapan pengamanan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Portatib), Assaufi Mubarokh, yang juga merupakan anggota Satops Patnal, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap petugas merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengamanan.

“Pengecekan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan setiap petugas regu jaga siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya kesiapan personel, kelengkapan administrasi serta sarana dan prasarana pengamanan juga harus menjadi perhatian. Saya mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Assaufi menyampaikan pesan Kalapas.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan internal akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap seluruh jajaran pengamanan semakin meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab, serta memastikan seluruh administrasi dan perlengkapan pengamanan terpelihara dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

       Jurnalis : radius102.com Rohul
       ( I.Marpaung ).

🙏 Perkuat Pembinaan Kerohanian, Lapas Pasir Pangarayan Jalin Sinergi dengan Pastoran Paroki St. Ignatius


Hallo Sahabat L’Pasian! 👋

Rokan Hulu-Pasir Pangaraian.Media radius102.cim Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan audiensi dengan Pastoran Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian, Keuskupan Padang, Senin (16/11/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pelayanan ibadah dan pembinaan kerohanian Katolik secara rutin bagi warga binaan.

Melalui sinergi ini, diharapkan hak beribadah warga binaan terpenuhi serta menjadi sarana penguatan iman dan perbaikan diri.

L’Pasian Bersahabat! 🤝

      Jurnalis : radius102.com Rohul
      ( I.Marpaung ).

Empat Bulan Menimba Pengalaman, Lapas Pasir Pangarayan Lepas Mahasiswa Magang Universitas Pasir Pangarayan


Rokan Hulu-Pasir Pengaraian.Media radius102.com Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan kegiatan pelepasan empat mahasiswa magang dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menandai berakhirnya masa magang mahasiswa yang telah berlangsung selama empat bulan.

Kegiatan pelepasan dilaksanakan di Ruang Kepala Lapas (Kalapas) Pasir Pangarayan dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, jajaran pejabat struktural, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Almadison.

Adapun empat mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang tersebut yakni Hairuni Rahmi, Sindi Aulia, Elfinora Nasution, dan Jepri Al Pauzan. Selama empat bulan menjalani magang, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja pemasyarakatan, memahami tugas dan fungsi petugas, serta memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan magang dengan baik di Lapas Pasir Pangarayan.

"Selama empat bulan menjalani magang, kami berharap para mahasiswa telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal berharga untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Teruslah belajar, kembangkan potensi diri, dan tetap jaga nama baik almamater," ujar Efendi.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Almadison, menyampaikan terima kasih kepada pihak Lapas Pasir Pangarayan, khususnya Kalapas dan jajaran, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada mahasiswa selama menjalani program magang.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, pendampingan, dan ilmu yang telah diberikan kepada mahasiswa kami selama empat bulan ini. Pengalaman praktik secara langsung di lingkungan pemasyarakatan tentunya menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam memahami penerapan ilmu hukum di dunia kerja. Semoga kerja sama antara Universitas Pasir Pengaraian dan Lapas Pasir Pangarayan dapat terus terjalin dengan baik," ungkap Almadison.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pasir Pangarayan berharap pengalaman magang yang telah diperoleh dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kesiapan menghadapi dunia profesional.

Kegiatan pelepasan berlangsung dengan penuh keakraban dan menjadi penutup dari rangkaian program magang mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan.

        Jurnalis : radius 102.com Rohul
          ( I.Marpaung ).

BREAKING NEWS: Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

INDRAMAYU, – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara itu, FPWI melalui ketuanya, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penanganan temuan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan Bermasalah

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

Kekurangan Volume 35 Paket Pekerjaan Infrastruktur

BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp56 Miliar

Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.

FPWI: Jangan Berlindung di Balik Opini WTP

Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut. (MHR)

Pastikan Tepat Sasaran, Babinsa Purwodiningratan Kawal Penyaluran MBG di MTs Muhammadiyah Surakarta


Uploaded Image

Surakarta  - Babinsa Kelurahan Purwodiningratan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta Sertu Joko Widigdo melaksanakan pendampingan dan membantu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa-siswi MTs Muhammadiyah Surakarta, Jl. Drs. Yap Tjwan Bing No. 41, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Selasa (17/11/2026) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi serta kesehatan generasi muda, khususnya bagi para pelajar.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa turut membantu proses pendistribusian makanan kepada para siswa agar berjalan dengan tertib, lancar, dan tepat sasaran. Selain membantu kelancaran kegiatan, Babinsa juga menjalin komunikasi dengan pihak sekolah serta mengimbau para siswa agar membiasakan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan memanfaatkan program MBG dengan sebaik-baiknya.

"Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta meningkatkan konsentrasi belajar para siswa," ungkap Sertu Joko Widigdo.

Kehadiran Babinsa juga merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Penulis : Arda 72

Menjaga Kondusifitas Wilayah Agar Tertib, Aman, Dan Nyaman Piket Koramil 02/Banjarsari Melaksanakan Patroli Malam


Uploaded Image

Surakarta, Selasa, 17 November 2026 Pukul 21.00 wib s/d selesai Piket Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Koptu Tutut melaksanakan Patroli malam di seputaran Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Ditegaskan Koptu Tutut Patroli malam dilakukan secara rutin oleh piket koramil 02/bjs bersama anggota linmas dengan sasaran tempat - tempat keramaian yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan kriminal serta obyek-obyek vital dan Tempat-tempat ibadah di wilayah kecamatan Banjarsari

Dalam patroli tersebut, Piket Koramil bersama anggota linmas selalu mengajak dan menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari tindak kejahatan yang dapat merugikan warga masyarakat dan juga harus tanggap terhadap perkembangan lingkungan disekitar.

Penulis : Arda 72

Selasa, 17 November 2026

Silaturahmi Kapolres Cirebon Kota Bersama Mahasiswa STMIK IKMI

Cirebon Kota - Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., menggelar silaturahmi bersama mahasiswa STMIK IKMI Cirebon di Ruang Kerja Kapolres Cirebon Kota, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.40 WIB hingga 15.00 WIB tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan kalangan mahasiswa.

Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota AKP Iwan, S.H., M.H., turut mendampingi kegiatan tersebut. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat hubungan baik antara Polres Cirebon Kota dengan mahasiswa STMIK IKMI Cirebon.

Silaturahmi tersebut dihadiri Presiden Mahasiswa STMIK IKMI Cirebon Bagas Prasetyo bersama dua mahasiswa lainnya. Kehadiran para mahasiswa disambut langsung oleh Kapolres Cirebon Kota dalam suasana penuh keakraban.

Dalam pertemuan itu, Kapolres Cirebon Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal dari hubungan komunikasi yang semakin erat antara kedua pihak.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan silaturahmi secara berkelanjutan. Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari elemen masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian dalam membangun hubungan positif di lingkungan Kota Cirebon.

Presiden Mahasiswa STMIK IKMI Cirebon, Bagas Prasetyo, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Kapolres Cirebon Kota. Ia juga mengapresiasi kesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan jajaran Polres Cirebon Kota.

Bagas berharap hubungan baik antara mahasiswa STMIK IKMI Cirebon dan kepolisian dapat terus terjalin. Ia menyambut positif adanya ruang komunikasi yang memungkinkan mahasiswa dan kepolisian saling mengenal serta bertukar pandangan.

Setelah penyampaian dari kedua pihak, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan hubungan antara Polres Cirebon Kota dan mahasiswa STMIK IKMI Cirebon semakin dekat serta terpelihara melalui komunikasi yang terbuka.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., melalui Kasat Intelkam AKP Iwan, S.H., M.H., mengajak mahasiswa untuk terus menjaga hubungan baik dan memperkuat silaturahmi dengan kepolisian. “Kami berharap komunikasi dan kebersamaan ini terus terjalin. Mari bangun hubungan positif antara polisi bersama masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, untuk jaga baik Cirebon Kota,” ujarnya.

(Agus Hermawan)

Luar Biasa ! Bea Cukai Dumai Gelar Kegiatan Pemusnahan Ratusan Hp & Jutaan Rokok Ilegal Senilai Rp 4,7 Miliar


Dumai-radius102.cpm Bea Cukai Dumai berkomitmen dan menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran barang ilegal . Sangat luar biasa , barang hasil penindakan senilai Rp 4,77 Miliar dimusnahkan, mulai dari hampir dua juta batang rokok ilegal, ratusan telepon seluler, hingga berbagai barang impor yang melanggar ketentuan .

Pemusnahan tersebut dilaksanakan di Halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai , Jalan Datuk Laksamana Kota Dumai Provinsi Riau , Selasa (17/11/2026 ).

Barang - barang tersebut merupakan hasil penindakan petugas Bea Cukai Dumai sepanjang 2023 sampai dengan September 2026, dengan total perkiraan nilai mencapai Rp 4.771.941.532 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.975.475.603.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan , rokok ilegal mendominasi dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni 1.913.750 batang rokok ilegal berbagai merek, ditambah 34 unit rokok elektrik. Nilai barang hasil tembakau tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,95 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,92 miliar.

Tak hanya rokok , Bea Cukai Dumai juga musnahkan 216 unit telepon seluler senilai lebih dari Rp 1 miliar, sekitar 46 liter minuman beralkohol, serta 198 kemasan pakaian, sepatu, produk tekstil bekas.

Selain itu , sebanyak 666 kemasan kosmetik , obat - obatan dan suplemen , serta berbagai barang bekas lainnya turut dimusnahkan .

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode , mulai dari pemotongan , penghancuran , perusakan fungsi hingga pembakaran, disesuaikan dengan karateristik masing - masing barang .

Seluruh barang tersebut telah berstatus sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara ( BMMN ), dan pemusnahannya telah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai.

Hadir dalam penandatangan acara Pemusnahan tersebut , Kepala Kantor  Wilayah DJBC Riau , Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai , Walikota Dumai (yang mewakili ) , Kepala KPNL Dumai, Ketua DPRD Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, Kepolisian Resor Dumai , Kepolisian Resor Dumai Timur, Detasemen Arhanud 004 Wira Satya Buana Yudha , Pangkalan Angkatan Laut Dumai , Komando Distrik Militer Dumai 0320 Dumai, Satuan Radar 232 Dumai, Grup 3 Kopassus Dumai, Koramil 0320 - 01 Dumai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai, Kantor Pajak Pratama Dumai, Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Satpel Dumai, DLHK Dumai, Kantor KSOP Dumai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dumai, Badan Narkotika Nasional Kota Dumai, Rutan Kelas IIB Dumai, Rektor Universitas Dumai, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai, PAC Pemuda Pancasila Dumai Timur dan tamu undangan lainnya .

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari sinergi Bea Cukai Dumai bersama Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Insan Pers yang selama ini turut mendukung  pemberantasan peredaran barang ilegal.

Sebagai wilayah tang memiliki aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang lintas negara, Dumai menjadi salah satu kawasan yang memerlukan pengawasan kepabean dan cukai secara berkelanjutan .

Melalui kegiatan pemusnahan ini, Bea Cukai Dumai berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Bea Cukai Dumai juga mengajak masyarakat untu Buk tidak membeli, memperdagangkan, maupun mengedarkan barang ilegal, serta berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepabean dan cukai.

      Rilis-Red : ( Tim ).

*lLuar Biasa ! Bea Cukai Dumai Gelar Kegiatan Pemusnahan Ratusan Hp & Jutaan Rokok Ilegal Senilai Rp 4,7 Miliar


Dumai-radius102.cpm Bea Cukai Dumai berkomitmen dan menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran barang ilegal . Sangat luar biasa , barang hasil penindakan senilai Rp 4,77 Miliar dimusnahkan, mulai dari hampir dua juta batang rokok ilegal, ratusan telepon seluler, hingga berbagai barang impor yang melanggar ketentuan .

Pemusnahan tersebut dilaksanakan di Halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai , Jalan Datuk Laksamana Kota Dumai Provinsi Riau , Selasa (17/11/2026 ).

Barang - barang tersebut merupakan hasil penindakan petugas Bea Cukai Dumai sepanjang 2023 sampai dengan September 2026, dengan total perkiraan nilai mencapai Rp 4.771.941.532 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.975.475.603.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan , rokok ilegal mendominasi dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni 1.913.750 batang rokok ilegal berbagai merek, ditambah 34 unit rokok elektrik. Nilai barang hasil tembakau tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,95 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,92 miliar.

Tak hanya rokok , Bea Cukai Dumai juga musnahkan 216 unit telepon seluler senilai lebih dari Rp 1 miliar, sekitar 46 liter minuman beralkohol, serta 198 kemasan pakaian, sepatu, produk tekstil bekas.

Selain itu , sebanyak 666 kemasan kosmetik , obat - obatan dan suplemen , serta berbagai barang bekas lainnya turut dimusnahkan .

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode , mulai dari pemotongan , penghancuran , perusakan fungsi hingga pembakaran, disesuaikan dengan karateristik masing - masing barang .

Seluruh barang tersebut telah berstatus sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara ( BMMN ), dan pemusnahannya telah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai.

Hadir dalam penandatangan acara Pemusnahan tersebut , Kepala Kantor  Wilayah DJBC Riau , Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai , Walikota Dumai (yang mewakili ) , Kepala KPNL Dumai, Ketua DPRD Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, Kepolisian Resor Dumai , Kepolisian Resor Dumai Timur, Detasemen Arhanud 004 Wira Satya Buana Yudha , Pangkalan Angkatan Laut Dumai , Komando Distrik Militer Dumai 0320 Dumai, Satuan Radar 232 Dumai, Grup 3 Kopassus Dumai, Koramil 0320 - 01 Dumai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai, Kantor Pajak Pratama Dumai, Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Satpel Dumai, DLHK Dumai, Kantor KSOP Dumai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dumai, Badan Narkotika Nasional Kota Dumai, Rutan Kelas IIB Dumai, Rektor Universitas Dumai, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai, PAC Pemuda Pancasila Dumai Timur dan tamu undangan lainnya .

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari sinergi Bea Cukai Dumai bersama Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Insan Pers yang selama ini turut mendukung  pemberantasan peredaran barang ilegal.

Sebagai wilayah tang memiliki aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang lintas negara, Dumai menjadi salah satu kawasan yang memerlukan pengawasan kepabean dan cukai secara berkelanjutan .

Melalui kegiatan pemusnahan ini, Bea Cukai Dumai berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Bea Cukai Dumai juga mengajak masyarakat untu Buk tidak membeli, memperdagangkan, maupun mengedarkan barang ilegal, serta berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepabean dan cukai.

      Rilis-Red : ( Tim ).

📢PENGUMUMAN LAYANAN KUNJUNGAN


Rokan Hulu-Pasir Pangaran.Media radius102.com Dalam rangka Kegiatan Internal, kami informasikan bahwa layanan kunjungan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan DITUTUP SEMENTARA pada Kamis, 19 November 2026.

Layanan kunjungan akan DIBUKA KEMBALI pada Jumat, 20 November 2026 dan berjalan seperti biasa.

Kami mengimbau seluruh keluarga warga binaan dan masyarakat untuk memperhatikan informasi ini serta menyesuaikan jadwal kunjungan.

Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kerja samanya. 🙏

Lapas Pasir Pangarayan
Melayani dengan sepenuh hati!

        Jurnalis : radius 102.com Rohul 
          ( I.Marpaung ).

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap



**Lanjut ke Kejaksaan Negeri Sampaikan Laporan Pengaduan

INDRAMAYU– Inara- my.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu—Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.

Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Kasus Ijon Proyek Sudah di KPK

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Nama Bupati Indramayu Disebut dalam Laporan

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial LH.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.

Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons.(MHR)

Miliki Sabu 1,81 Gram, Pria di Tambusai Utara Ditangkap Satresnarkoba Polres Rohul


ROKAN HULU-radius102.com Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial HH alias B (33) diamankan petugas di pinggir jalan Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (14/11/2026) dini hari.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,81 gram yang dikemas dalam sejumlah plastik klip bening.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa lokasi di pinggir jalan Desa Payung Sekaki kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi.

Pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, tim opsnal yang dipimpin AIPDA Hendri Rikardo melakukan penindakan di lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang diketahui berinisial HH alias B.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan sejumlah paket sabu, sebuah tas berwarna hitam, plastik klip, satu unit handphone merek Realme, serta satu unit sepeda motor Honda Revo berwarna biru.

Petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah tersangka. Di lokasi tersebut kembali ditemukan sejumlah paket sabu, plastik klip, tisu, plastik bening, serta sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial S alias K yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polres Rokan Hulu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. *(Humas Polres Rohul)*

       Jurnalis : radius102.com
       ( I.Marpaung ).

Kapolres Majalengka Hadiri Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Perkuat Soliditas dan Sinergitas Polri

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., menghadiri kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri yang dilaksanakan pada Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki, S.I.K., M.H., beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Barat dan jajaran kepolisian lainnya.

Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian Korps Brimob dalam menjaga keamanan negara serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri. Ia berharap di usia ke-81 ini, Brimob semakin profesional, tangguh, modern, dan humanis dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kapolres juga menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT Brimob ini hendaknya semakin memperkuat soliditas dan sinergitas antarjajaran kepolisian, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, semangat pengabdian, loyalitas, serta jiwa korsa yang selama ini menjadi karakter Korps Brimob harus terus dipelihara dan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Kehadiran Kapolres Majalengka dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan sekaligus komitmen untuk terus mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergitas di lingkungan Polri.

Melalui peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri, diharapkan seluruh personel Polri semakin solid, profesional, dan senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Polres Majalengka Gelar Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Pererat Silaturahmi dengan Personel Eks Brimob

MAJALENGKA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, Polres Majalengka menggelar kegiatan syukuran pada Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan soliditas antaranggota Polri, khususnya dengan personel yang sebelumnya bertugas di Korps Brimob dan kini telah beralih fungsi ke tugas kepolisian umum.

Kegiatan syukuran tersebut dihadiri Wakapolres Majalengka Kompol Ngadiman, S.Kom., M.M., para Pejabat Utama (PJU) Polres Majalengka, serta sejumlah personel Polres Majalengka yang merupakan mantan anggota Brimob dan telah melaksanakan alih fungsi ke satuan tugas umum.

Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres Kompol Ngadiman, S.Kom., M.M., menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang sejarah, perjuangan, serta pengabdian Korps Brimob dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya para anggota yang sebelumnya pernah berdinas di Korps Brimob dan saat ini telah mengemban tugas di fungsi kepolisian umum.

Menurutnya, meskipun telah berpindah fungsi dan penugasan, semangat pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, serta jiwa korsa yang telah terbentuk selama bertugas di Korps Brimob hendaknya tetap melekat dan menjadi motivasi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota Polri.

"Momentum HUT ke-81 Korps Brimob Polri ini hendaknya semakin mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan. Walaupun saat ini sudah bertugas di fungsi yang berbeda, kita tetap satu keluarga besar Polri yang memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Kegiatan syukuran berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Korps Brimob Polri, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan soliditas di lingkungan Polres Majalengka.

BIG BOS BOBO dan Dugaan Jaringan Timah Ilegal, Penelusuran Jangan Berhenti di Lapisan Bawah!


BANGKA – Aktivitas tambang timah ilegal jenis Ponton Isap Produksi (PIP) yang diduga beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa, Desa Jade, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, menjadi sorotan. Kegiatan penambangan yang berlangsung di sepanjang aliran sungai tersebut bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat sekitar.

Di balik alasan klasik mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, muncul persoalan serius terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan perairan.
Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi Awak Media pada Minggu (15/11/2026), melalui jalur Desa Kimak, tepatnya di kawasan perkebunan kelapa sawit milik salah seorang warga yang berada di pinggiran sungai, ditemukan sebuah pos sederhana beratapkan terpal plastik hitam.

Pos tersebut diduga difungsikan sebagai tempat penimbangan sekaligus transaksi pembelian biji timah hasil penambangan. Dari keterangan salah seorang warga sekitar yang diwawancarai tim investigasi, lokasi penampungan tersebut dikenal dengan sebutan Big Bos BOBO.

Tim investigasi kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada sosok yang disebut sebagai Big Bos BOBO di pondok tersebut. Di lokasi terlihat sejumlah perlengkapan berupa timbangan dan karung yang diduga dipersiapkan untuk menampung hasil timah dari para penambang.
Dalam keterangannya kepada tim investigasi, sosok tersebut menyebutkan bahwa hasil timah saat ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa harga pembelian timah dari penambang berada di kisaran Rp200 ribuan, meskipun tidak menyebutkan angka pastinya.

Namun, persoalan tidak berhenti pada aktivitas penimbangan dan pembelian di tingkat lapangan.

Dugaan Rantai Kolektor, Siapa Pengendali di Atasnya?

Dari hasil penelusuran di lapangan, muncul dugaan bahwa Big Bos BOBO bukanlah mata rantai terakhir dalam aktivitas perdagangan timah tersebut. Hasil pembelian diduga kembali disetorkan kepada pihak lain yang memiliki jaringan lebih besar.
Jika dugaan ini benar, maka aparat penegak hukum perlu menelusuri lebih jauh alur distribusi dan perdagangan timah tersebut. Siapa pihak yang berada di atasnya? Ke mana hasil timah itu disalurkan? Apakah terdapat jaringan penampungan yang lebih besar di balik aktivitas tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui penyelidikan aparat penegak hukum, bukan sekadar berhenti pada aktivitas penambangan maupun penimbangan di tingkat bawah.

Tim Investigasi Awak Media mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Bangka, agar tidak menutup mata dan segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan aktivitas penambangan serta jaringan kolektor timah yang berada di kawasan DAS Batu Rusa.

Sebab, apabila aktivitas tersebut terbukti tidak memiliki izin dan memenuhi unsur pelanggaran hukum, dampaknya bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan dan pajak, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan.

Kerusakan aliran sungai, terganggunya ekosistem perairan, hingga ancaman terhadap flora dan fauna yang hidup di habitat tersebut menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.

Pasal 161 UU Minerba Jadi Peringatan
Secara hukum, aktivitas penampungan dan perdagangan mineral hasil pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin resmi, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, Pasal 164 UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, serta kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penelusuran terhadap dugaan jaringan perdagangan timah ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aktivitas penambangan, penampungan, pembelian, hingga pihak yang diduga menjadi penerima akhir hasil tambang.

APH Jangan Hanya Berhenti di Lapisan Bawah
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan DAS Batu Rusa. Penindakan seharusnya tidak hanya menyasar pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam rantai perdagangan timah tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.

Jangan sampai persoalan tambang ilegal terus menjadi fenomena berulang, sementara kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara terus berlangsung.

Tim Redaksi Investigasi Awak Media membuka ruang koreksi dan hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(HR/TIM) 

Senin, 16 November 2026

Polresta Cirebon Perkuat Pembinaan Pelajar Melalui Program Polidik, 1.200 Siswa MAN 1 Cirebon Ikuti Edukasi

CIREBON – Polresta Cirebon terus memperkuat kepedulian terhadap dunia pendidikan melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik). Kali ini, kegiatan tersebut menyambangi MAN 1 Cirebon yang berlokasi di Jalan Kantor Pos, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.200 siswa-siswi bersama para guru dan jajaran tenaga pendidik.

Program Polidik Polresta Cirebon menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di lingkungan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dipimpin oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili Kabag Log Polresta Cirebon Kompol Risdiyanto, S.H., M.H.

Turut hadir Kanit Kamsel AKP Mei Hadi Kusuma, S.Sos., M.AP., Kanit Regident IPTU Yogi Iskandar, S.H., M.M., M.H., Kasubnit 2 Unit 1 Satresnarkoba IPDA Agung Jumais, S.H., Kepala MAN 1 Cirebon H. Soif, S.Ag., M.Pd., serta para guru dan seluruh peserta didik.

Melalui program tersebut, Kapolresta Cirebon menegaskan komitmen jajarannya untuk tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kualitas generasi muda melalui pendekatan edukatif dan pembinaan di lingkungan sekolah.

Kehadiran Polri di sekolah diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, pembentukan karakter, serta kesadaran untuk senantiasa menaati aturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, para pelajar juga didorong agar lebih bijak dalam pergaulan, mampu menyaring pengaruh negatif lingkungan, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat menghambat masa depan mereka.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama juga terus mendorong agar program Polidik menjadi sarana komunikasi dan kedekatan antara kepolisian dengan kalangan pendidikan. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, diharapkan sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para siswa untuk belajar serta mengembangkan potensi diri.

Tidak hanya dilaksanakan di MAN 1 Cirebon, kegiatan Polisi Peduli Pendidikan tersebut juga digelar secara serentak oleh 27 Polsek jajaran Polresta Cirebon. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Polresta Cirebon dalam memperluas jangkauan pembinaan dan edukasi kepada pelajar di seluruh wilayah hukumnya.

Melalui kegiatan Polidik, Polresta Cirebon berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, pihak sekolah, tenaga pendidik, dan para orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang generasi muda. Dengan demikian, para pelajar tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, berprestasi, serta memiliki kesadaran hukum.

Polresta Cirebon berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program kepolisian yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk melalui dunia pendidikan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

(Agus Hermawan)

Polresta Cirebon Gelar Operasi Zebra Lodaya 2026, Sasar Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

CIREBON – Polresta Cirebon menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Zebra Lodaya 2026 di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon, Jalan Raden Dewi Sartika Nomor 1, Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (16/11/2026).

Apel tersebut menjadi tanda dimulainya Operasi Zebra Lodaya 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan.”

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., dalam kegiatan tersebut diwakili Kabag Ops Polresta Cirebon Kompol Sutarja, S.H., M.H., yang bertindak sebagai pimpinan apel. Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Cirebon AKP Riki Kustiawan, S.IP., bertugas sebagai perwira apel dan Kanit Gakkum Satlantas Polresta Cirebon AKP Rumansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai komandan apel.

Kegiatan tersebut diikuti para pejabat utama Polresta Cirebon serta personel gabungan dari unsur TNI, Denpom III/3 Cirebon, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Keterlibatan lintas instansi ini merupakan bentuk sinergitas dalam mendukung pelaksanaan operasi serta mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam apel tersebut juga dibacakan amanat tertulis Kapolda Jawa Barat yang menekankan pentingnya kesiapan personel dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026.

Melalui operasi ini, Polresta Cirebon berupaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta membangun kesadaran bersama untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya edukasi, sosialisasi, dan langkah preventif kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Polresta Cirebon mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung Operasi Zebra Lodaya 2026 dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi terciptanya situasi lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon.

Jika menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center 110.

(Agus Hermawan)

Terima SP2HP Kedua, Mutadi Apresiasi Polres Indramayu dan Minta Dugaan Intimidasi Wartawan Segera Dituntaskan



Indramayu – Radius102.com Mutadi, Biro& (Kabiro) StatusRakyat.com Indramayu dan juga Ketua organisasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Indramayu, menyampaikan apresiasi kepada Polres Indramayu setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua terkait laporan dugaan intimidasi, kekerasan, dan penghalangan terhadap tugas jurnalistik yang dialaminya.

SP2HP kedua tersebut diterima pada Jumat (13/11/2026). Penerimaan surat tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan Mutadi kepada Polres Indramayu.

Mutadi mengapresiasi langkah Polres Indramayu yang telah memberikan informasi perkembangan penanganan laporan. Namun, ia berharap proses hukum tidak berhenti pada penyampaian SP2HP semata, melainkan terus berlanjut hingga memberikan kepastian hukum.

"Saya mengapresiasi Polres Indramayu yang telah memberikan SP2HP kedua. Harapan saya, laporan ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila telah memenuhi persyaratan hukum, sehingga pihak yang diduga melakukan intimidasi dapat segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Mutadi.

Ia juga meminta agar dugaan tindakan menghambat dan menghalang-halangi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya saat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, turut didalami oleh penyidik.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1).

"Saya berharap pihak yang diduga menghambat dan menghalang-halangi wartawan saat melakukan konfirmasi juga diproses secara hukum. Sebab, wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi demi menghasilkan pemberitaan yang berimbang," tegasnya.

Mutadi menambahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Lebih lanjut, Mutadi berharap kejadian yang dialaminya tidak kembali menimpa wartawan lain ketika menjalankan tugas profesinya.

"Saya berharap ke depannya tidak ada lagi teman-teman seprofesi yang mengalami kejadian serupa. Ketika wartawan melakukan konfirmasi, seharusnya diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Bukan justru mendapatkan perlakuan intimidasi secara fisik maupun tindakan penghalang-halangan hingga tidak diberikan waktu untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Mutadi berharap Polres Indramayu dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tuntas, termasuk mendalami seluruh dugaan tindakan yang berkaitan dengan intimidasi serta penghalangan tugas jurnalistik.

Baginya, penegakan hukum terhadap dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya.(MHR)

Kembangkan Pembibitan Jamu Kristal Expose Banten 14 November 2026 YPLHI Siapkan Bibit Jambu Kristal Gratis



 INDRAMAYU — Radius102 com Yayasan Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (YPLHI) Darma Ayu terus memperkuat gerakan pelestarian lingkungan melalui program pembibitan tanaman produktif. Kali ini, mengembangkan pembibitan jambu kristal dengan menggunakan teknik cangkok.

Program ini tidak hanya bertujuan mendukung penghijauan, tetapi juga mendorong ketahanan pangan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Ketua YPLHI Darma Ayu, Diman Suherman, mengatakan bahwa pengadaan bibit buah-buahan tersebut bersumber dari donasi masyarakat, kemudian dikelola oleh yayasan untuk dikembangkan menjadi bibit siap tanam.

“Program pengadaan bibit buah-buahan ini merupakan bentuk donasi dari masyarakat, kami kelola melalui yayasan. Nantinya, bibit jambu kristal ini akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan asri, sekaligis menghasilkan” ujar Diman, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, pembagian bibit gratis mantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan merawat tanaman di lingkungan masing-masing.

Selain memiliki manfaat ekologis, jambu kristal juga dinilai mempunyai potensi ekonomi. Jika dikembangkan dan dirawat dengan baik, tanaman tersebut dapat menghasilkan buah yang memiliki nilai jual sehingga berpeluang menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga.

Diman menambahkan, gerakan penghijauan tidak harus dimulai dari kegiatan besar. Masyarakat dapat mengambil bagian melalui langkah sederhana, yakni menanam dan merawat pohon di pekarangan rumah maupun lingkungan sekitar.

YPLHI Darma Ayu pun mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas, dan para donatur untuk bersama-sama mendukung gerakan penghijauan demi menjaga kelestarian lingkungan.

“Harapan kami, gerakan ini bisa menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Satu bibit, sejuta harapan. Bersama menghijaukan Indonesia, kita mulai dari Indramayu untuk masa depan yang lebih baik, kami juga akan menyiapkan bibit pohon mahoni, trembesi, angsana, dan pohon yang banyak akarnya untuk menahan tanggul, ” pungkasnya. (MHR)